Unsurya Jakarta (WR3/PMB-11/05/26) – Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Mengantisipasi Regulasi Diskriminatif: Menuju Kebijakan yang Adil Gender” bersama Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat (8/05) di Aula Hercules Kampus A Unsurya.
Kegiatan FGD tersebut turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Unsurya, mulai dari Rekto Unsurya Dr. Sungkono, beserta Wakil Rektor I Dr. Syamsunasir, Wakil Rektor II Dr, Afrizal Hendra, dan Wakil Rektor III Dr. Agus Purwo W. Kehadiran pimpinan Unsurya menunjukkan komitmen dalam mendukung penguatan nilai kesetaraan gender serta pengembangan kebijakan publik yang berkeadilan.
selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dan peserta dari kalangan akademisi, anggota legislatif, praktisi hukum, serta pemerhati isu perempuan dan kebijakan publik. Dalam diskusi tersebut, para peserta membahas berbagai tantangan regulasi yang dinilai masih berpotensi menimbulkan diskriminatif terhadap perempuan maupun kelompok rentan lainnya.
Rektor Unsurya Dr. Sungkono menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi pemikiran akademik terhadap penyusunan kebijakan publik yang adil dan inklusif. Melalui kegiatan ini, Unsurya berupaya membangun ruang dialog antara dunia akademik, pemerintah, dan masyarakat guna mencari solusi terhadap berbagai persoalan regulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
sementara itu, Kaukus Perempuan Parlemen DPRD DIY menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan setiap kebijakan yang lahir mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang gender.
Diskusi berlangsung aktif, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Para peserta juga menyoroti pentingnya literasi hukum, pendidikan, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan yang adil dan setara.
Melalui pelaksanaan FGD ini, Unsurya berharap dapat terus berkontribusi dalam pengembangan kajian akademik dan penguatan kebijakan publik yang berorientasi pada nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
