Pada Tahun 2032 Menjadi Program Studi Magister Hukum yang unggul dengan karakteristik hukum kedirgantaraan berdasarkan Pancasila, dan mampu bersaing di dunia kerja baik di tingkat nasional maupun internasional.

1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan, inovatif dan kreatif di bidang hukum kedirgantaraan, hukum perdata dan hukum pidana;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu hukum yang relevan dengan perkembangan zaman atau kebutuhan hukum pada skala makro dan mikro di bidang hukum kedirgantaraan, hukum perdata dan hukum pidana;
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat bidang ilmu hukum secara umum, dan secara khusus pada bidang hukum kedirgantaraan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
4. Menjalin kerjasama dalam negeri dan luar negeri secara berjenjang dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, swasta, asosiasi profesi dan masyarakat;
5. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang profesional dan akuntabel.

1. Membentuk lulusan yang unggul dengan penguasaan kompetensi di bidang hukum, yang memiliki daya saing tinggi, dan pemahaman mendalam tentang hukum kedirgantaraan, hukum perdata dan hukum pidana;
2. Mewujudkan tata kelola operasional pendidikan tinggi yang transparan, dan akuntabilitas pada Program Studi Magister Hukum;
3. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional manajerial yang memiliki penguasaan teori dan praktik secara seimbang di bidang hukum baik hukum kedirgantaraan, hukum pidana dan hukum perdata;
4. Menghasilkan produk penelitian yang inovatif, berkualitas, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kedirgantaraan, hukum pidana dan hukum perdata;
5. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang inovatif, berkualitas, dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bidang hukum kedirgantaraan, hukum pidana, dan hukum perdata;
6. Mengembangkan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan ilmu hukum terapan atau aplikatif di bidang hukum kedirgantaraan, hukum pidana, dan hukum perdata;
7. Mewujudkan kerjasama dengan pelbagai instansi dalam negeri atau luar negeri untuk mendukung peningkatan kualitas Tri Dharma.

1. Pengembangan kurikulum secara dinamis yang dapat menyesuaikan dengan keperluan hukum masyarakat dan dunia kerja, dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses perancangan kurikulum;
2. Pengembangan kemampuan dan kompetensi dosen melalui berbagai program seperti pelatihan, sertifikasi, dan peluang melanjutkan studi di dalam dan luar negeri;
3. Mengembangkan jaringan kerjasama yang lebih erat dengan mitra industri dan pemerintah dalam rangka mendukung program penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum kedirgantaraan, hukum pidana dan hukum perdata;
4. Peningkatan kualitas layanan akademik dan non-akademik dengan mengimplementasikan sistem manajemen mutu yang efisien dan berorientasi pada kepuasan mahasiswa serta seluruh pihak terkait;
5. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menghadirkan narasumber/ahli (experts) di bidang hukum kedirgantaraan, hukum pidana dan hukum perdata.

Lulusan Program Magister Hukum (MH) dari Universitas Suryadarma (Unsurya) diarahkan untuk menjadi praktisi dan akademisi yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keahlian spesifik—terutama di bidang hukum yang bersinggungan dengan kedirgantaraan dan teknologi, sesuai dengan ciri khas kampus UNSURYA. 

Ciri khas lulusan berdasarkan profil:

1. Penegak Hukum yang Berintegritas (Litigasi & Non-Litigasi). Profil ini mencakup peran sebagai Hakim, Jaksa, atau Polisi yang memiliki kedalaman ilmu hukum di tingkat magister untuk membedah kasus secara lebih komprehensif.  Praktisi hukum di bidang peradilan mampu menerapkan penemuan hukum (rechtsvinding) yang lebih tajam dalam memutus atau menuntut sebuah perkara, tidak hanya terpaku pada teks undang-undang semata.
2. Praktisi Hukum Spesialis Kedirgantaraan (Aviation Lawyer). Sebagai advokat atau konsultan hukum, lulusan mampu menangani sengketa penerbangan, aspek legal pembiayaan pesawat (aircraft leasing), hingga masalah asuransi udara dan tanggung jawab pengangkut.
3. Sebagai In-House Counsel atau Legal Officer, lulusan dapat menyusun kontrak bisnis yang strategis, melakukan legal audit, dan memastikan kepatuhan hukum perusahaan terhadap regulasi yang dinamis.
4. Penegak Hukum di Lingkungan Peradilan Militer dan Kedirgantaraan. Praktisi hukum (Hakim/Oditur Militer/Penyidik TNI Angkatan Udara) yang memiliki gelar MH dari Unsurya memiliki pemahaman lebih tajam dalam memproses kasus-kasus yang terjadi dalam lingkup tugas kedirgantaraan, termasuk masalah hukum humaniter saat konflik bersenjata.

Kurikulum ini memiliki total 40 SKS yang ditempuh dalam 4 semester, dengan ciri khas yang sangat kuat pada bidang Hukum Kedirgantaraan/Penerbangan.

Semester I (Mata Kuliah Dasar Keahlian)

Fokus pada penguatan fondasi teori dan karakter hukum kedirgantaraan.

1. Teori Hukum (3 SKS): Mempelajari akar filosofis, konsep, dan struktur ilmu hukum sebagai landasan untuk menganalisis masalah hukum kontemporer.

2. Hukum Udara Nasional dan Internasional (3 SKS): Mata kuliah ciri khas Unsurya. Membahas kedaulatan ruang udara, konvensi internasional (seperti Konvensi Chicago 1944), dan regulasi penerbangan di Indonesia.

3. Sosiologi Hukum (2 SKS): Menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum bekerja secara empiris di lapangan.

4. Politik Hukum (2 SKS): Mempelajari arah kebijakan hukum yang dibuat oleh negara dan bagaimana kepentingan politik memengaruhi pembentukan undang-undang.

5. Airmanship (2 SKS): Substansi unik yang menanamkan sikap, profesionalisme, dan disiplin dalam dunia penerbangan/kedirgantaraan dari sudut pandang etika dan hukum.

Semester II (Metodologi dan Filsafat)

Fokus pada penguatan kemampuan riset dan pendalaman nilai hukum.

1. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Jurnal (3 SKS): Mempersiapkan mahasiswa untuk melakukan penelitian tesis, memahami metode normatif maupun empiris, serta teknik publikasi ilmiah.

2. Sejarah Hukum (2 SKS): Menelaah perkembangan sistem hukum dari masa lalu hingga sekarang untuk memahami asal-usul lembaga hukum saat ini.

3. Filsafat Hukum (2 SKS): Diskusi mendalam mengenai hakikat keadilan, kebenaran, dan moralitas dalam hukum.

4. Teori dan Hukum Konstitusi (2 SKS): Mempelajari struktur negara, hak asasi manusia, dan mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Semester III (Mata Kuliah Konsentrasi)

Mahasiswa memilih salah satu dari tiga peminatan sesuai fokus keahlian:

1. Konsentrasi Hukum Kedirgantaraan

Fokus pada aspek teknis dan operasional dunia penerbangan.

1. Pembaharuan Hukum Udara: Adaptasi regulasi terhadap teknologi penerbangan baru (seperti drone atau taksi udara).

2. Hukum Asuransi Penerbangan: Perlindungan risiko terhadap pesawat, penumpang, dan pihak ketiga.

3. Hukum Operasi Udara: Aturan mengenai tata cara terbang dan standar keselamatan.

4. Hukum Antariksa: Regulasi mengenai pemanfaatan luar angkasa dan satelit.

2. Konsentrasi Hukum Perdata

Fokus pada aspek bisnis dan perjanjian.

1. Sistem dan Perkembangan Hukum Perdata: Dinamika hukum perorangan dan kebendaan di era digital.

2. Hukum Lembaga Jasa Keuangan & Perbankan: Regulasi perbankan dan industri keuangan non-bank.

3. Hukum Kontrak: Pendalaman teknik penyusunan perjanjian bisnis (Contract Drafting).

4. Hukum Kekayaan Intelektual: Perlindungan terhadap hak cipta, paten, dan merek.

3. Konsentrasi Hukum Pidana

Fokus pada penegakan hukum dan kejahatan modern.

1. Pembaharuan Hukum Pidana: Membahas perkembangan KUHP baru dan teori pemidanaan modern.

2. Cyber Crime: Penanganan tindak pidana di dunia maya dan bukti elektronik.

3. Sistem Peradilan Pidana: Proses penegakan hukum mulai dari penyidikan hingga pemasyarakatan.

4. Hukum Progresif: Mempelajari pemikiran hukum yang mengutamakan keadilan substantif daripada sekadar formalitas undang-undang.

Semester IV (Tugas Akhir)

Tesis (6 SKS): Karya tulis ilmiah mandiri yang disusun berdasarkan penelitian mendalam di bidang hukum sesuai konsentrasi yang dipilih. Mahasiswa diwajibkan memberikan solusi hukum atas suatu permasalahan melalui pendekatan Project Based Learning (PJBL).